Berita PPID


Perkuat Sistem Pengawasan dengan Keterbukaan Informasi Publik

Posting Oleh Administrator

dilihat 1242 kali


Jakarta - BPOM berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat melaksanakan kegiatan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya mewujudkan peran strategis untuk memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang dan juga dihadiri oleh Wakil Ketua Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha, didampingi Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail, pihak akademisi dan media, Budi Utami, dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM, Reghi Perdana.

Dengan menggelorakan semangat keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan dan menggalang peran aktif masyarakat dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik dengan target audiens pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM, Jumat (9/6) ini menghadirkan kurang lebih 100 peserta dari kalangan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang hadir secara luring dan daring melalui zoom meeting.

Dalam Forum yang bertemakan “Keterbukaan Informasi Publik Mendorong Terwujudnya Kemandirian dan Peningkatan Daya Saing Industri Obat dan Makanan”, Rita Endang menyatakan bangga BPOM dapat bersinergi dengan KIP dalam memberikan layanan publik dan informasi.

Dalam paparannya, Reghi Perdana mengatakan bahwa kegiatan ini adalah forum pertama PPID BPOM dengan pelaku usaha dan telah menjadi kewajiban bagi badan publik untuk memiliki PPID yang bertugas menyediakan informasi secara cepat, mudah, dan murah untuk kepentingan publik. “PPID BPOM sangat berhati-hati dalam memberikan informasi terutama informasi terkait data perusahaan, hal ini dilakukan dalam rangka melindungi pelaku usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat,” ujar Reghi Perdana.

“Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat tidak hanya mengikat atau melibatkan pihk yang berkaitan langsung dengan pemerintahan atau badan publik, tetapi juga dengan pihak yang tidak terkait langsung dengan pemerintahan. Oleh sebab itu, para pelaku usaha sangat berhubungan dengan keterbukaan informasi publik dan dunia badan publik,” jelas Arya Sandhiyudha dalam sambutannya.

Dalam paparannya, Samrotunnajah Ismail menyampaikan bahwa manfaat keterbukaan informasi publik bagi pelaku usaha adalah menciptakan good government, membangun kepercayaan publik, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Sebagai wujud komitmen BPOM dalam keterbukaan informasi publik, BPOM terus melakukan berbagai inovasi di bidang keterbukaan informasi publik dengan tujuan antara lain memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi publik; mendorong keterlibatan publik dalam memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan; serta meningkatkan awareness dan kesadaran publik akan haknya dalam memperoleh informasi.

Dengan melibatkan pelaku usaha sebagai bagian dari Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dalam keterbukaan Informasi Publik di BPOM diharapkan akan terjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap keamanan produk Obat dan Makanan serta diharapkan sinergi BPOM dan pelaku usaha Makanan dalam melindungi masyarakat dengan Obat dan Makanan aman semakin kuat.

Salam Transparansi! (Desnita-PM).

Berita PPID






Statistik


Siaran Pers & Klarifikasi



Polling


Twitter