Berita PPID


Terus Berkomitmen, PPID BPOM Gelar Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Posting Oleh Administrator

dilihat 1683 kali


Jakarta – “Sebagai pedoman dalam pelayanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPOM perlu melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.” Demikian disampaikan Oke Dwiraswati, Ketua Tim Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pada kegiatan Pembahasan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan BPOM Tahun 2023. “Hal ini dilakukan oleh seluruh jajaran PPID di lingkungan BPOM sebagai bentuk komitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan bagi masyarakat yang membutuhkan” ungkap Oke Dwiraswati lebih lanjut.

PPID BPOM terus berupaya untuk memenuhi salah satu kewajibannya untuk menyediakan, membuka dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta dengan cara yang sederhana dengan memutakhirkan Daftar Informasi Publik. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari pada 14-16 Maret 2023 ini dihadiri oleh perwakilan PPID BPOM dan seluruh jajaran PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM secara daring. Pembahasan dilakukan secara bertahap. Pada hari pertama, pembahasan dihadiri oleh PPID BPOM, PPID Pelaksana di lingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom), Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), serta Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN). Hari Kedua pembahasan dihadiri oleh PPID BPOM bersama PPID Pelaksana di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Pada hari ketiga, pembahasan dilanjutkan bersama PPID Pelaksana di lingkungan Deputi Bidang Penindakan dan PPID Pelaksana di UPT yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) wilayah di Indonesia. Setiap PPID Pelaksana di Unit Kerja Pusat dan UPT aktif memberikan masukan dan usulan untuk memperbaharui Daftar Informasi Publik di lingkungan BPOM.

Kegiatan ini juga mendorong setiap PPID Pelaksana di lingkungan BPOM untuk memahami pentingnya keterbukaan Informasi Publik serta memiliki standar pengklasifikasian informasi sesuai ketentuan yang berlaku. PPID di lingkungan BPOM juga melakukan pembaharuan terhadap Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan. Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik dilakukan untuk menentukan perlu atau tidaknya suatu informasi dibuka atau ditutup bagi masyarakat. Informasi yang dikecualikan harus dipertimbangkan berdasarkan Undang-Undang, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyusunan inventarisasi Informasi Publik dari masing-masing Unit Kerja Pusat dan UPT ini dilakukan sejak awal tahun, dan rencananya akan difinalisasikan menjadi Keputusan PPID BPOM pada bulan April 2023 mendatang. Diharapkan dengan adanya pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dapat menjadi pedoman bagi PPID BPOM di lingkungan BPOM baik di pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan informasi publik. PPID BPOM senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan dan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPOM.(PM-Irene)

Salam Transparansi.

Berita PPID






Statistik


Siaran Pers & Klarifikasi



Polling


Twitter